Tarif PPh Final

DAFTAR OBJEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN

bersifat FiNAL 

No.	Obyek				Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
I	PPh Pasal 4 ayat (2)
	1.	Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI Dasar Hukum : PP No. 131 Tahun 2000 Pengecualian: a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhada, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri.			20% (untuk WPDN & BUT) 20% atau Tarif P3B (untuk WPLN)	Jumlah Bruto Bunga	Final
	2.	Transaksi Saham Di Bursa Efek Dasar Hukum : PP No. 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997
		a.	Bukan Saham Pendiri		0,1% X  Nilai Transaksi		Final
		b.	Saham Pendiri		(0,1% X Nilai Transaksi) + (0,5% X nilai saham pasar saat Penawaran Umum Perdana (IPO))
	3.	Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek Dasar Hukum : PP No. 16 TAHUN 2009					Final
		a.	Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond)
			1.	WP DN & BUT	15 %	Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi
			2.	WP LN selain BUT	20 % atau Tarif berdasarkan P3B
		b.	Diskonto Obligasi dengan kupon
			1.	WP DN & BUT	15 %	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan
			2.	WP LN selain BUT	20 % atau Tarif berdasarkan P3B
		c.	Diskonto Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond)
			1.	WP DN & BUT	20 %	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi
			2.	WP LN selain BUT	20 % atau Tarif berdasarkan P3B
		d.	bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
			1.	untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010	0 %	Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi / Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi
			2.	untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013	5 %
			3.	untuk tahun 2014 dan seterusnya	15 %
		Pengecualian : a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
	4.	Hadiah Undian Dasar Hukum : PP No. 132 Tahun 2000 KEP-395/PJ./2001			25%	Jumlah Bruto Hadiah Undian	Final
	5.	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Dasar Hukum : PP No. 29 Tahun 1996 jo. PP No. 5 Tahun 2002			10%	Jumlah Bruto	Final
	6.	Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Dasar Hukum : PP No. 48 Tahun 1994 jo. PP No. 27 Tahun 1996 jo. PP No. 79 Tahun 1999 jo. PP No. 71 Tahun 2008
		a.	Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan		5%	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan	Final
		b.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60 jt namun penghasilan lainnya dalam 1 tahun melebihi PTKP.		5%	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan
		c.	pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan		1%	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan
	7.	Usaha Jasa Konstruksi Dasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008 jo. PP No. 40 Tahun 2009
		a.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil		2%	Penghasilan bruto	Final
		b.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	Penghasilan bruto
		c.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b		3%	Penghasilan bruto
		d.	Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	Penghasilan bruto
		e.	Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	Penghasilan bruto
	8.	Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya Dasar Hukum : PP No. 4 Tahun 1995 Syarat :  a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.			0,1 %	Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan/ Pengalihan Penyertaan Modal	Final
II	PPh Pasal 15 Dasar Hukum : 248/KMK.04/1995 416/KMK.04/1996 417/KMK.04/1996 475/KMK.04/1996 KEP-667/PJ./2001
	1.	Pelayaran Dalam Negeri			1,2%	Peredaran Bruto	Final
	2.	Penerbangan Dalam Negeri			1,8%	Peredaran Bruto
	3.	Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri			2,64%	Peredaran Bruto	Final
	4.	WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia			0,44%	Nilai Ekspor Bruto	Final
	5.	Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer)			5%	Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Bagian Bangunan yang Diserahkan	Final bagi WPOP