Tarif PPh Pasal 21,22,23

	PPh Pasal 21 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 252/PMK.03/2008 Per-31/PJ/2009 jo. Per-57/PJ/2009
	1.	penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap			Pasal 17 UU PPh	PKP = PB - (BJ + IP) – PTKP
	2.	penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur (Penerima pensiun berkala) berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya			Pasal 17 UU PPh	PKP = (PB – BP) - PTKP
	3.	penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas kecuali tenaga ahli, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang
		a.	dibayarkan secara bulanan		Pasal 17 UU PPh	PKP = PB - PTKP
		b.	tidak dibayar secara bulanan
			-	Apabila penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari telah melebihi Rp 150.000 sehari sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00	5%	jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sehari
			-	Apabila telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 1.320.000,00 tetapi tidak melebihi Rp 6.000.000	5%	PKP = (PB – IP) – PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya (PTKP sehari ditetapkan sebesar PTKP setahun sesuai dengan statusnya dibagi dengan 360))
			-	Apabila telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 6.000.000	Pasal 17 UU PPh	PKP = (PB – IP) – PTKP
	4.	imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
		a.	imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan		Pasal 17 UU PPh	50% dari jumlah penghasilan bruto	Kumulatif
		b.	imbalan yang bersifat berkesinambungan
			-	Memenuhi Ketentuan	Pasal 17 UU PPh	PKP = (50% x PB) – PTKP	Kumulatif
			-	Tidak Memenuhi Ketentuan	Pasal 17 UU PPh	50% dari jumlah penghasilan bruto	Kumulatif
			Ketentuan PER - 31/PJ/2009 Pasal 13 ayat (1): yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya
	5.	tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri			Pasal 17 UU PPh	50% dari jumlah penghasilan bruto
	6.	imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun			Pasal 17 UU PPh	PB	Kumulatif
	7.	honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama			Pasal 17 UU PPh	PB	Kumulatif
	8.	jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai			Pasal 17 UU PPh	PB	Kumulatif
	9.	penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan			Pasal 17 UU PPh	PB	Kumulatif
	10.	Honorarium yang dananya dari keuangan negara/ daerah yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/ POLRI kecuali PNS Gol. II/d kebawah atau Anggota POLRI dengan Pangkat Pembantu Letnan Satu atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah			15%	PB	Final
	11.	Uang Tebusan Pensiun, Uang THT atau JHT, Uang Pesangon yang diterima Pegawai atau Mantan Pegawai, kecuali tidak lebih dari Rp. 25 juta
		a.	Rp. 25 juta s.d. Rp. 50 juta		5%	PB	Final
		b.	> Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta		10%	PB	Final
		c.	> Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta		15%	PB	Final
		d.	> Rp. 200 juta		25%	PB	Final
	12.	Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai WPDN			Pasal 17 UU PPh	PKP= (PB - (BJ + BP) - PTKP
	13.	Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran Migas :
		a.	General Manager		Pasal 17 UU PPh	US$ 11.275 per bulan
		b.	Manager		Pasal 17 UU PPh	US$ 9.350 per bulan
		c.	Supervisor/ Tool Pusher		Pasal 17 UU PPh	US$ 5.830 per bulan
		d.	Assisten Supervisor/ Tool Pusher		Pasal 17 UU PPh	US$ 4.510 per bulan
		e.	Crew Lainnya		Pasal 17 UU PPh	US$ 3.245 per bulan
	Catatan : Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Ket :  PKP : Penghasilan Kena Pajak  PB : Penghasilan Bruto  BJ : Biaya Jabatan  IP : Iuran Pensiun  BP : Biaya Pensiun
II	PPh Pasal 22 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 254/KMK.03/2001 Jo 392/KMK.03/2001 Jo 236/KMK.03/2003 Jo 154/PMK.03/2007 Jo 08/PMK.03/2008 Jo 210/PMK.03/2008
	1.	Pembelian Barang oleh Bendaharawan dan BUMN/BUMD			1,5%	Harga Pembelian
	2.	Impor Barang :
		a.	Importir mempunyai API		2,5%	Nilai Impor
		b.	Importir tidak mempunyai API		7,5%	Nilai Impor
		c.	Yang tidak Dikuasai		7,5%	Harga Jual Lelang
	3.	impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API			0,5%	Nilai Impor
	4.	Industri Semen			0,25%	DPP PPN
	5.	Industri Rokok (SE - 7/PJ.03/2008)			Pasal 17 UU PPh	Harga Bandrol
	6.	Industri Kertas			0,1%	DPP PPN
	7.	Industri Baja			0,3%	DPP PPN
	8.	Industri Otomotif			0,45%	DPP PPN
	9.	Bahan Bakar Minyak dan Gas			SPBU Swastanisasi Pertamina
		a.	Premium		0,3% 0,25%	Penjualan	-     Swastanisasi=     Final
		b.	Solar		0,3% 0,25%	Penjualan
		c.	Premix/Super TT		0,3% 0,25%	Penjualan	-     Pertamina = Tidak Final
		d.	Minyak Tanah		0,3%	Penjualan
		e.	Gas/LPG		0,3%	Penjualan
		f.	Pelumas		0,3%	Penjualan
	9.	Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul			0,5%	Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)
III	PPh Pasal 23 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 244/PMK.03/2008
	1.	Dividen			15%	Jumlah Bruto
	2.	Bunga			15%	Jumlah Bruto
	3.	Royalti			15%	Jumlah Bruto
	4.	hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21			15%	Jumlah Bruto
	5.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2)			2%	Jumlah Bruto tidak termasuk PPN
	6.	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21			2%	Jumlah Bruto tidak termasuk PPN
	7.	Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang terdiri dari : a. Jasa penilai (appraisal) b. Jasa aktuaris c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan d. Jasa perancang (design) e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas, berupa : 1) jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubung sumur 2) jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud : a) penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; b) penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; c) perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; d) penutupan sumur; 3) jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa 4) jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi yang menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan 5) jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil 6) jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur 7) jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi 8) jasa reparasi pompa reda (reda repair) 9) jasa pemasangan instalasi dan perawatan 10) jasa penggantian peralatan/material 11) jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur 12) jasa mud engineering 13) jasa well logging & perforating 14) jasa stimulasi dan secondary decovery 15) jasa well testing & wire line service 16) jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling 17) jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling 18) jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling 19) jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas : 1) jasa pengeboran 2) jasa penebasan 3) jasa pengupasan dan pengeboran 4) jasa penambangan 5) jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum 6) jasa pengolahan bahan galian 7) jasa reklamasi tambang 8) jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah 9) jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara: 1) bidang aeronautika, termasuk :   a) jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara b) jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge) c) jasa pelayanan penerbangan d) jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat, udara baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat e) jasa penunjang lain di bidang aeronautika 2) bidang non-aeronatika, termasuk : a) jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; b) jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika i. Jasa penebangan hutan j. Jasa pengolahan limbah k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) l. Jasa perantara dan/atau keagenan m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI n. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara p. Jasa mixing film q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kable, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi t. Jasa maklon; yaitu jasa pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa u. Jasa penyelidikan dan keamanan v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan w. Jasa pengepakan x. Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi y. Jasa pembasmian hama z. Jasa kebersihan atau cleaning service aa. Jasa catering atau tata boga			2%	Jumlah Bruto tidak termasuk PPN
	Catatan : Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud di atas